VIVAnews - Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) meminta Indonesia menjelaskan konflik yang terjadi di perbatasan Thailand dan Kamboja.
Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa selaku Ketua ASEAN 'ditagih' upaya apa saja yang telah dilakukan Indonesia untuk mengatasi sengketa di dua negara tersebut.
Sebelum hadir di sidang DK PBB, Menteri Marty telah mengunjungi Phnom Penh dan Bangkok pada 7-8 Februari 2011. Marty mencoba melakukan pencegahan memburuknya situasi di perbatasan dua negara itu dan menciptakan kondisi yang kondusif agar permasalahan dapat diselesaikan melalui cara-cara damai.
"Pendekatan militer bukan merupakan jalan keluar bagi sengketa perbatasan kedua Negara," kata Marty dalam Sidang Tertutup Dewan Keamanan PBB di Markas Besar PBB, New York, Selasa 15 Februari 2011.
Dalam sidang DK PBB, Indonesia menegaskan, meskipun permasalahan di perbatasan Kamboja-Thailand kompleks, namun permasalahan dua negara itu harus diselesaikan dengan cara-cara damai, yaitu melalui dialog dan negosiasi.
Dalam sidang DK PBB tersebut, Menlu RI juga sampaikan tiga kesimpulan dari hasil kunjungan ke Kamboja dan Thailand. Pertama, terdapat keinginan dan komitmen kedua pihak untuk dapat menyelesaikan perbedaan dan perselisihan diantara keduanya melalui cara-cara damai.
Kedua, kedua pihak mengakui adanya kebutuhan untuk menstabilkan situasi di lapangan (wilayah perbatasan) guna menjamin gencatan senjata dilaksanakan. Terdapat kebutuhan untuk membangun sistem komunikasi pada tingkat lokal dan tingkat tinggi di antara kedua pihak yang lebih dapat diandalkan.
Ketiga, menciptakan kondisi yang kondusif agar proses negosiasi antara kedua pihak dapat berjalan dengan baik sangat dibutuhkan. Upaya bilateral, regional dan global, bukan merupakan pilihan, melainkan kesemuanya itu dapat saling melengkapi dan menguatkan.
10 Hari sejak terjadinya insiden perbatasan antara Kamboja dan Thailand, situasi telah relatif dapat distabilkan. "Hal ini tidak lepas dari kecepatan Indonesia dalam segera mengambil inisiatif untuk mengelola permasalahan sementara terus berkomunikasi dengan DK PBB," demikian disampaikan mayoritas anggota DK PBB dalam pertemuan tersebut.
Berbagai pihak menyampaikan apresiasi atas sikap ASEAN yang kini tampil beda, yaitu secara lebih langsung tanggap atas perkembangan situasi keamanan yang menyangkut anggotanya.
"Sejak awal, telah dihindari adanya kevakuman sikap pada tingkat kawasan yang memerlukan intervensi secara langsung oleh DK PBB. Kini, sebaliknya, keterlibatan DK PBB adalah dalam rangka mendukung upaya Indonesia selaku Ketua ASEAN," ujar Marty.
Dalam kesempatan sidang DK PBB, Indonesia selaku Ketua ASEAN, telah sampaikan rencana pertemuan Menlu Negara ASEAN di Jakarta pada 22 Februari 2011 untuk membahas dan menindaklanjuti sidang DK PBB. (umi)
• VIVAnews
Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa selaku Ketua ASEAN 'ditagih' upaya apa saja yang telah dilakukan Indonesia untuk mengatasi sengketa di dua negara tersebut.
Sebelum hadir di sidang DK PBB, Menteri Marty telah mengunjungi Phnom Penh dan Bangkok pada 7-8 Februari 2011. Marty mencoba melakukan pencegahan memburuknya situasi di perbatasan dua negara itu dan menciptakan kondisi yang kondusif agar permasalahan dapat diselesaikan melalui cara-cara damai.
"Pendekatan militer bukan merupakan jalan keluar bagi sengketa perbatasan kedua Negara," kata Marty dalam Sidang Tertutup Dewan Keamanan PBB di Markas Besar PBB, New York, Selasa 15 Februari 2011.
Dalam sidang DK PBB, Indonesia menegaskan, meskipun permasalahan di perbatasan Kamboja-Thailand kompleks, namun permasalahan dua negara itu harus diselesaikan dengan cara-cara damai, yaitu melalui dialog dan negosiasi.
Dalam sidang DK PBB tersebut, Menlu RI juga sampaikan tiga kesimpulan dari hasil kunjungan ke Kamboja dan Thailand. Pertama, terdapat keinginan dan komitmen kedua pihak untuk dapat menyelesaikan perbedaan dan perselisihan diantara keduanya melalui cara-cara damai.
Kedua, kedua pihak mengakui adanya kebutuhan untuk menstabilkan situasi di lapangan (wilayah perbatasan) guna menjamin gencatan senjata dilaksanakan. Terdapat kebutuhan untuk membangun sistem komunikasi pada tingkat lokal dan tingkat tinggi di antara kedua pihak yang lebih dapat diandalkan.
Ketiga, menciptakan kondisi yang kondusif agar proses negosiasi antara kedua pihak dapat berjalan dengan baik sangat dibutuhkan. Upaya bilateral, regional dan global, bukan merupakan pilihan, melainkan kesemuanya itu dapat saling melengkapi dan menguatkan.
10 Hari sejak terjadinya insiden perbatasan antara Kamboja dan Thailand, situasi telah relatif dapat distabilkan. "Hal ini tidak lepas dari kecepatan Indonesia dalam segera mengambil inisiatif untuk mengelola permasalahan sementara terus berkomunikasi dengan DK PBB," demikian disampaikan mayoritas anggota DK PBB dalam pertemuan tersebut.
Berbagai pihak menyampaikan apresiasi atas sikap ASEAN yang kini tampil beda, yaitu secara lebih langsung tanggap atas perkembangan situasi keamanan yang menyangkut anggotanya.
"Sejak awal, telah dihindari adanya kevakuman sikap pada tingkat kawasan yang memerlukan intervensi secara langsung oleh DK PBB. Kini, sebaliknya, keterlibatan DK PBB adalah dalam rangka mendukung upaya Indonesia selaku Ketua ASEAN," ujar Marty.
Dalam kesempatan sidang DK PBB, Indonesia selaku Ketua ASEAN, telah sampaikan rencana pertemuan Menlu Negara ASEAN di Jakarta pada 22 Februari 2011 untuk membahas dan menindaklanjuti sidang DK PBB. (umi)
• VIVAnews
Komentar
Posting Komentar