Amunisi produksi PT. PINDAD. (Foto: Berita HanKam)25 Januari 2011, Jakarta -- (Suara Karya): Kalangan DPR meminta pemerintah memberikan keringanan dalam rangka pembiayaan khusus industri strategis pertahanan. Dan jika mungkin, pembiayaan itu dilakukan dengan cara kontrak yang berkelanjutan.
Hal itu dikemukakan anggota Komisi I DPR Paskalis Kossay, dan Yoyoh Yusroh, secara terpisah, di Jakarta, kemarin. "Kami minta pemerintah memberikan keringanan pembiayaan khusus untuk industri strategis pertahanan, bahkan jika mungkin difasilitasi dengan kontrak `multi years`," kata Yoyoh Yusroh dalam surat elektroniknya di Jakarta, kemarin.
Dia menyebutkan, pembiayaan tersebut bisa berasal dari konsorsium perbankan dalam negeri dan bank-bank pemerintah. "Seharusnya konsorsium perbankan dalam negeri dan bank pemerintah bisa memberikan keringanan bunga. Ini juga bisa dikatakan sebagai bentuk dukungan yang konkret nantinya jika RUU ini diundangkan," kata Yoyoh.
Kemampuan SDM anak negeri, tutur dia, di bidang industri strategis pertahanan dan keamanan cukup mumpuni dan bisa diandalkan jika pemerintah memiliki kemauan kuat. Hal senada dikemukakan Paskalis. Untuk itu, tutur dia, semua proses yang terkait perizinan dalam upaya revitalisasi industri pertahanan agar dipercepat prosesnya, terlebih sudah diundangkannya UU Pelayanan Publik.
"Kami juga mengingatkan pemerintah, perlu ada komitmen di dalam merealisasikan kebijakan pendanaan untuk produksi alat utama sistem senjata (alustsista). Selain itu, pemerintah harus menerapkan prinsip tata kelola yang baik," katanya.
Capai Target
Sebelumnya, Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro yakin pembangunan kekuatan pokok minimum (minimum essential force/MEF) dalam rangka memodernisasi alat utama sistem senjata (alutsista) mencapai target. Catatan, pembangunan MEF harus diikuti percepatan penetapan pagu pinjaman.
Hal tersebut dikatakan Purnomo kepada wartawan usai pembukaan Rapat Pimpinan (Rapim) TNI 2011 di Mabes TNI, Ciangkap, Jakarta, Rabu (19/1).
Rapim yang dibuka Panglima TNI Laksamana TNI Agus Suhartono, mengambil tema Konsistensi Pembangunan Kekuatan Pokok Minimum dan Reformasi Birokrasi TNI Guna Mendukung Tugas Pokok TNI. Selain itu, Rapim TNI diselingi pameran alat-alat pertahanan dari berbagai jenis senjata produksi dalam negeri.
Rapim itu sendiri dihadiri Kepala Staf TNI Angkatan Udara (KSAU) Marsekal TNI Imam Sufaat, KSAD Jenderal TNI George Toisutta, KSAL Laksamana TNI Soeparno, dan Kepala Staf Umum TNI Edi Hardjoko.
Peserta Rapim TNI 2011 sebanyak 142 orang dari jajaran pimpinan Mabes TNI, TNI Angkatan Udara, Angkatan Darat, dan Angkatan Laut, termasuk peninjau.
Sebelumnya, Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro yakin pembangunan kekuatan pokok minimum (minimum essential force/MEF) dalam rangka memodernisasi alat utama sistem senjata (alutsista) mencapai target. Catatan, pembangunan MEF harus diikuti percepatan penetapan pagu pinjaman.
Hal tersebut dikatakan Purnomo kepada wartawan usai pembukaan Rapat Pimpinan (Rapim) TNI 2011 di Mabes TNI, Ciangkap, Jakarta, Rabu (19/1).
Rapim yang dibuka Panglima TNI Laksamana TNI Agus Suhartono, mengambil tema Konsistensi Pembangunan Kekuatan Pokok Minimum dan Reformasi Birokrasi TNI Guna Mendukung Tugas Pokok TNI. Selain itu, Rapim TNI diselingi pameran alat-alat pertahanan dari berbagai jenis senjata produksi dalam negeri.
Rapim itu sendiri dihadiri Kepala Staf TNI Angkatan Udara (KSAU) Marsekal TNI Imam Sufaat, KSAD Jenderal TNI George Toisutta, KSAL Laksamana TNI Soeparno, dan Kepala Staf Umum TNI Edi Hardjoko.
Peserta Rapim TNI 2011 sebanyak 142 orang dari jajaran pimpinan Mabes TNI, TNI Angkatan Udara, Angkatan Darat, dan Angkatan Laut, termasuk peninjau.
Sumber: Suara Karya
Komentar
Posting Komentar