Dunia memuji Indonesia setinggi langit. RI dinilai sebagai negara dengan perekonomian 18 besar dunia dengan nilai produk domestik bruto lebih dari US$700 miliar.
Seluruh indikator ekonomi makro pada 2010 dinilai semakin stabil dan kokoh. Cadangan devisa pada hingga Desember 2010 mencapai US$94,7 miliar. Sementara itu, nilai ekspor mencapai nilai tertinggi, yaitu 150 miliar dollar AS.
Dunia pun memuji RI sudah menjadi salah satu raksasa ekonomi dunia. World Economic Forum dalam laporannya yang bertajuk Global Competitiveness Report menaikkan peringkat daya saing Indonesia.
Indonesia dinilai berhasil mencapai peningkatan pola pembangunan ekonomi, dari faktor driven economy atau tatanan pembangunan ekonomi berbasis bahan baku menjadi efficiency driven economy atau tatanan pembangunan ekonomi negara-negara maju yang ditopang efisiensi, daya saing dan pemanfaatan progresif ilmu pengetahuan dan teknologi.
The Economist, Desember 2010 pada artikel bertajuk The World 2011 menyatakan Indonesia sebagai kekuatan ekonomi baru memiliki perspektif perekonomian yang baik. Hal ini karena prestasi perekonomian yang tetap baik di kala dunia mengalami krisis. Indonesia diproyeksikan menjadi kekuatan unggulan dunia atau world leading economies di kurun waktu beberapa tahun mendatang.
Sementara itu di ranah politik dan demokrasi, majalah politik terkemuka, Foreign Policy, pada edisi Desember 2010, menyatakan, kemajuan dan stabilitas politik Indonesia di semua ranah pembangunan dapat menjadi modal untuk menjadi negara superpower demokrasi dunia dalam beberapa tahun mendatang.
Benarkah pujian itu? Mungkin sebagian benar, mungkin pencapaian itu semu atau bahkan palsu. Yang jelas, di balik semua itu, ada PR besar mengenai pemberantasan korupsi dan pengentasan kemiskinan yang serius.
Menurut Sri Palupi, Direktur Institute for Ecosoc Rights, kondisi pemiskinan di Indonesia berlangsung semakin brutal. Hal ini setidaknya terlihat dari 20-40 persen anak di 72 persen kabupaten di Indonesia menderita kurang gizi dan 35,6 persen anak menderita gizi kronis.
Setiap tahun sedikitnya 50.000 orang bunuh diri, di mana kemiskinan dan kesulitan ekonomi menjadi penyebab. Selain itu, hampir setiap jam ada 24 balita dan dua ibu yang meninggal karena tidak mampu mengakses pelayanan dasar kesehatan.
Dalam perspektif pemberantasan korupsi, menurut Teten Masduki Sekjen TII, problem politik menjadi hambatan utama. “Kepentingan elite politik dan bisnis belum menghendaki pemberantasan korupsi secara radikal. Kondisi Indonesia makin terpuruk karena korupsi makin marak,” katanya.
Dengan kondisi yang sudah sangat parah itu, mantan Ketua PP Muhammadiyah Buya Ahmad Syafii Maarif mengajak tokoh agama untuk “keluar dari tempat ibadah” dan bergerak untuk ikut menyelesaikan persoalan bangsa.
Pujian dunia bisa jadi menjerumuskan kalau Indonesia terlena dan lupa diri. Dalam menghadapi pujian internasional itu, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono setuju dan menyukai prinsip pragmatisme dalam bidang ekonomi.
SBY selama berkuasa sudah menambah utang Rp400 triliun yang harus dibayar anak-anak bangsa ini sehingga total utang pemerintah mencapai Rp1.600 triliun. Pragmatisme rupanya termasuk agar tak usah sungkan menambah utang. Alangkah ironisnya.
Komentar
Posting Komentar